Baccarat Computer_The rules of baccarat_Football Handicap app_Best Baccarat Betting Method_Getting started with baccarat

  • 时间:
  • 浏览:0
  • 来源:Jaringan perjudian malaysia

JuOOnline Baccaratnline Baccaratru bicara Kominfo, Dedy Permadi menOnline Baccaratgatakan pemblokiran ini dilakukan karena forum online tersebut banyak menyebar konten yang melangar peraturan di Indonesia.

Raid Forums merupakan forum online yang kerap mengungkapkan kebocoran data. Situs ini termasuk jenis surface web yang mudaOnline Baccarath diakses oleh siapa saja tanpa harus menggunakan peramban khusus seperti Tor Browser. Forum ini merupakan ruang diskusi bagi anggotanya terkait aktivitas pembobolan data. Bahkan juga menjadi semacam “marketplace” bagi penjual dan pemburu data.

Sebelumnya tautan data WNI di bayfiles.com, mega.nz dan anonfiles.com ketiganya telah dilakukan pemblokiran. Kominfo sendiri pada Jumat, 21 Mei silam telah melakukan pemanggilan terhadap Direksi BPJS Kesehatan. Dalam pertemuan tersebut diputuskan bahwa BPJS akan segera memastikan dan menguji ulang data pribadi yang bocor.

“Di Indonesia diblokir tapi di luar negeri masih bisa diakses ya sama aja bapak. Alangkah baiknya cari cara ngamanin datanya, biar data yang dijual gak kesebar,” tutur salah satu akun di media sosial Twitter.

Beberapa data bocor yang sempat terungkap di Raid Forums diantaranya, data pengguna Tokopedia pada Mei 2020, data pribadi pengguna Bukalapak yang diakui ada upaya peretas di tahun 2019 tetapi bisa ditemukan sumbernya, data pasien Covid-19, data nasabah KreditPlus, pengguna RedDoorz, data mahasiswa Undip sekitar Januari 2021 dan terakhir disinyalir data BPJS Kesehatan.

“Raid forums teridentifikasi sebagai forum yang banyak menyebarkan konten yang melanggar perundang-undangan di Indonesia, sehingga website tersebut termasuk akun bernama Kotz sedang dilakukan proses pemblokiran,” kata Dedy dikutip dari pemberitaan KompasSabtu (22/5).

Nama Kominfo menjadi trending topic di media sosial sejak Minggu pagi. Tak sedikit warganet yang menyayangkan langkah pemblokiran yang diambil. Pasalnya, alih-alih meningkatkan kemanaan data WNI atau menindak tegas penyebar data. Kominfo justru dinilai hanya melakukan tindakan jangka pendek.

“Jadi logikanya harus dibalik. Ketimbang menyalahkan masyarakat dan pengguna internet yang dapat mengakses data-data yang bocor. Pemerintah yang harus berbenah,banyak PR yang lupa dikerjakan,” pungkasnya.

Pasca kebocoran tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir situs bersangkutan yang dianggap melangar peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meski demikian, tindakan tersebut justru mendapat kritik dari warganet. Banyak yang menilai keputusan yang diambil kurang solutif, ada baiknya jika Kominfo mampu meningkatkan layanan keamanan atau menindak pelaku penyebaran.

Baru-baru ini publik tengah dikejutkan soal adanya kasus kebocoran data 279 juta warga Indonesia. Data tersebut disinyalir bersumber dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Berawal dari sebuah situs hacker bernama Raid Forums. Di sana seorang pengguna menawarkan data WNI sebagai barang dagangan. Bukan hanya itu, ia juga menyertakan sampel data sekitar 100 ribu yang bisa diunduh secara gratis.

Semoga kejadian seperti ini bisa ditangani dengan baik oleh lembaga yang berwenang. Jangan sampai masyarakat sebagai pemilik data, perusahaan, pemerintah justru dirugikan dan membuat reputasi keprcayaan semakin menurun.

Hal sejalan juga disampaikan pemerhati keamanan siber sekaligus staf Engagement and Learning Specialist di Engage Media, Yerry Niko Borang dalam wawancaranya bersama Kompas. Menurutnya dibutuhkan langkah yang lebih strategis misalnya dengan meningkatkan pengolaan dan keamanan data.